Turki telah menyatakan tekadnya untuk mengambil langkah “hukum dan diplomatik” terkait karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di majalah Prancis Charlie Hebdo.

Kartun itu menggambarkan presiden Turki yang mengenakan jilbab wanita.

Media resmi mengatakan jaksa Turki telah memulai penyelidikan resmi terhadap majalah satiris.

Hubungan antara Prancis dan Turki tegang setelah Presiden Emmanuel Macron bersumpah untuk mengambil langkah tegas melawan kelompok-kelompok Islam radikal.

Protes juga memanas di sejumlah negara termasuk Bangladesh, Kuwait, Yordania dan Libya dengan seruan untuk memboikot barang-barang Prancis.

Erdogan juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Geert Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV), partai sayap kanan di Belanda, karena “menghina presiden”.

Dugaan tersebut terkait dengan komentar Wilders di media sosial, seperti diberitakan Anadolu, kantor berita resmi Turki.

Wilders adalah salah satu politisi sayap kanan paling terkemuka di Eropa dan telah memainkan posisi kunci dalam debat imigrasi di Belanda selama dekade terakhir, meskipun ia tidak pernah bertugas di pemerintahan.

Pada hari Sabtu, Wilders memposting kartun Erdogan dan menamakannya “teroris”.

Dua hari kemudian, dia memposting foto kapal yang tenggelam dengan bendera Turki di atasnya. “Bye bye @RTErdogan. Keluarkan Turki dari NATO,” tweetnya di bawah gambar.

Pengacara Erdogan, yang mengajukan gugatan ke otoritas jaksa Turki di Ankara pada hari Selasa, mengatakan pengadilan Turki memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut.

Alasannya, penghinaan itu ditujukan kepada presiden Turki, Anadolu melaporkan, mengutip dokumen yang diserahkan oleh tim pengacaranya.

Pengaduan yang diajukan oleh pengacara Erdogan mengatakan postingan media sosial politikus Belanda itu tidak dapat dilihat dalam konteks kebebasan berpikir dan berpendapat.

Dikatakan bahwa pernyataan itu “menyinggung” martabat dan kehormatan presiden.

Kicauan Wilders muncul di tengah debat terbaru tentang Islam dan apa yang digambarkan Ankara sebagai tumbuhnya Islamofobia dan “fasisme” di Eropa.

Pada 25 Oktober, Erdogan mengeluarkan pernyataan yang mendesak Wilders untuk “mengenal diri sendiri”.

“Kami tidak memiliki fasisme dalam buku kami. Anda memiliki fasisme dalam buku Anda,” katanya.

Pejabat pemerintah Turki lainnya juga secara luas mengkritik Wilders karena tweet tersebut, menggunakan tagar #TerroristGeertWilders.

Hubungan Turki-Belanda memburuk pada tahun 2017 ketika para pejabat Belanda menolak untuk mengizinkan para menteri Turki menghadiri acara-acara di Belanda yang diadakan oleh komunitas Turki di negara itu ketika Turki mengadakan referendum konstitusi.

Pada 2018, kedua negara mulai menormalisasi hubungan dengan pengangkatan duta besar.

Perdana Menteri Belanda (PM) Mark Rutte mengatakan gugatan Erdogan tidak dapat diterima.

“Saya punya pesan untuk Presiden Erdogan dan pesannya sangat sederhana. Di Belanda, kami menganggap kebebasan berbicara sebagai salah satu hak yang paling kami hargai dan itu termasuk karikatur, termasuk politisi,” ujarnya seperti dilansir kantor berita Reuters. .

Ankara telah lama mengkritik pandangan dan kebijakan yang diajukan oleh Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV).

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Minggu menggambarkan Wilders sebagai “pecundang rasis” yang berusaha mendapatkan dukungan dengan permusuhan terhadap Islam dan orang asing.

“Sudah saatnya Eropa menghentikan politisi manja yang berpikiran fasis,” kata Cavusoglu di Twitter.

Devlet Bahceli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis Turki dan sekutu Erdogan, mengatakan pada Selasa bahwa Wilders memiliki “hubungan gelap” dengan organisasi teroris.

“Pemimpin Partai untuk Kebebasan (PVV) yang lemah telah membungkuk begitu rendah sehingga dia menyebut presiden kita seorang teroris.

“Dia telah menunjukkan siapa sebenarnya teroris itu, fasis dan barbar,” kata Bahceli kepada anggota partainya di parlemen, yang masih dikutip oleh Reuters.

Langkah itu dilakukan sehari setelah Erdogan mendesak Turki untuk memboikot barang-barang Prancis atas gambar Nabi Muhammad yang dipajang di Prancis, yang oleh banyak Muslim dianggap sebagai penistaan.

Wilders sering mengejutkan lingkaran politik Belanda dan menyinggung umat Islam.

Dia dibebaskan dalam pidato kebencian tahun 2011 atas pernyataan yang menyamakan Islam dengan Nazisme dan menyerukan larangan Alquran.

Bulan lalu dia dibebaskan oleh pengadilan banding atas tuduhan diskriminasi, meskipun pengadilan menguatkan dakwaan terhadapnya.

Wilders dituduh memimpin seruan untuk “lebih sedikit orang Maroko” di Belanda pada reli 2014.

Pada tahun 2016 ia dihukum karena tuduhan menghina kelompok tersebut dan menghasut diskriminasi.

Tetapi politisi anti-Islam berusia 56 tahun itu menyebut kasus itu pengadilan pertunjukan politik dan menantang putusan itu.

Dia berpendapat bahwa komentarnya harus dilindungi oleh hak negara untuk kebebasan berbicara.