Pada tanggal 27 Mei, Amerika Serikat dan mitra Indo-Pacific Economic Framework (“IPEF”) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan negosiasi untuk perjanjian rantai pasokan di bawah IPEF setelah pembicaraan di Detroit, Michigan.¹ Perjanjian ini adalah yang pertama dibuat berdasarkan kerangka negosiasi IPEF; Tiga “pilar” lagi harus dinegosiasikan di bawah IPEF.² Meskipun negosiasi perjanjian rantai pasokan telah selesai, negara-negara anggota IPEF sekarang harus kembali ke pemerintah nasional mereka untuk menyelesaikan teks perjanjian tersebut.

Latar belakang IPEF

Selama kunjungan ke Tokyo, Jepang pada Mei 2022, Presiden Biden mengumumkan pembentukan IPEF dengan Australia, Brunei, India, india, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.³ IPEF disusun berdasarkan empat pilar utama: perdagangan; rantai pasokan; energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur; dan anti pajak dan anti korupsi.⁴ Alih-alih membuat kesepakatan komprehensif yang mencakup semua bidang kebijakan untuk semua negara anggota, IPEF disusun sedemikian rupa sehingga negara anggota hanya berpartisipasi dalam pilar kerangka kerja tertentu.⁵

Dari perspektif AS, Departemen Perdagangan dan Kantor Perwakilan Dagang AS berbagi tanggung jawab negosiasi untuk IPEF sehubungan dengan pilar tersebut.⁶ Departemen Perdagangan mengadakan pembicaraan tentang pilar rantai pasokan.⁷

Fitur kontrak rantai pasokan

Tujuan utama dari perjanjian rantai pasokan yang baru diumumkan, dari perspektif AS, adalah untuk “memastikan bahwa pekerja, konsumen, dan bisnis Amerika mendapat manfaat dari rantai pasokan yang tangguh, andal, dan efisien.”⁸ Seperti yang dinegosiasikan, perjanjian tersebut menetapkan tiga sistem baru:

• Dewan Rantai Pasokan IPEF: Dewan ini akan bekerja untuk mengawasi pengembangan rencana aksi khusus sektor untuk membangun ketahanan dan daya saing di sektor-sektor utama.⁹
• Jaringan Tanggap Krisis Rantai Pasokan IPEF: Jaringan ini bertindak sebagai saluran komunikasi darurat ketika anggota IPEF mengalami krisis rantai pasokan.¹⁰
• Dewan Penasihat Hak Buruh IPEF: Dewan ini akan mengidentifikasi bidang-bidang di mana hak-hak buruh berisiko terhadap rantai pasokan. Dewan juga akan memiliki mekanisme untuk menangani tuduhan di tingkat fasilitas atas masalah hak-hak buruh.¹¹

Langkah selanjutnya

Meski negosiasi telah selesai, mitra IPEF belum menyelesaikan teks perjanjian. Sebaliknya, setiap pemerintah melakukan tinjauan legislatif dan menghasilkan teks akhir untuk ditandatangani dan diratifikasi.¹² Sementara itu, Amerika Serikat dan mitra IPEF lainnya akan mulai melibatkan sektor swasta di negara masing-masing untuk mendukung tujuan yang digariskan dalam perjanjian tersebut.¹³ Misalnya, pemerintahan Biden akan menyelenggarakan simposium tentang keamanan rantai pasokan, melakukan misi perdagangan dan meluncurkan program pertukaran, serta inisiatif lain untuk memajukan tujuan rantai pasokan yang diuraikan dalam perjanjian.¹⁴

• Laporan Kesenjangan Gender Seluler tahunan keenam menilai kepemilikan seluler dan penggunaan Internet seluler di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Menutup kesenjangan gender digital di negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) membutuhkan lebih dari 800 juta wanita untuk menggunakan internet seluler pada tahun 2030. Laporan Kesenjangan Gender Seluler Diterbitkan oleh GSMA hari ini.

Statistik terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan internet seluler tidak akan hilang tanpa upaya yang lebih baik dari berbagai pemangku kepentingan. Kemajuan dalam menutup kesenjangan gender internet seluler telah terhambat, dengan perempuan di LMICs yang menggunakannya 19% lebih sedikit daripada laki-laki, yaitu sekitar 310 juta perempuan lebih sedikit daripada laki-laki.

Proyeksi saat ini menunjukkan bahwa jika kesenjangan tetap tidak berubah, hanya 360 juta wanita (kurang dari setengah target 800m) yang akan mulai menggunakan broadband seluler pada akhir dekade ini.

Laporan Kesenjangan Gender Seluler Menganalisis kepemilikan seluler dan penggunaan Internet seluler di negara berpenghasilan rendah dan menengah[1] (LMICs) di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Laporan tersebut memberikan statistik tentang tingkat kesenjangan gender seluler di setiap wilayah, analisis hambatan kepemilikan seluler dan adopsi internet, serta rekomendasi untuk pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, regulator, operator seluler, dan LSM. Ini didanai oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) dan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia (Sida) melalui GSMA Mobile for Development Foundation.

Temuan kunci lainnya dari laporan tersebut meliputi:

• Sementara hampir dua pertiga (61%) wanita di LMICs sekarang menggunakan internet seluler, tingkat adopsi mereka menurun selama dua tahun berturut-turut – hanya 60 juta wanita yang mengadopsi internet seluler pada tahun 2022, dibandingkan dengan 75 juta wanita pada tahun 2021.
• 900 juta wanita di LMICs masih belum terhubung ke mobile broadband, dua pertiganya tinggal di Asia Selatan dan sub-Sahara Afrika.
• Saat wanita memiliki ponsel cerdas, kesadaran dan penggunaan internet seluler mereka serupa dengan pria. Meskipun demikian, perempuan di LMICs 17% lebih kecil kemungkinannya dibandingkan laki-laki untuk memiliki ponsel pintar, yang berarti 250 juta perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.
• 440 juta perempuan lainnya di LMICs tidak memiliki ponsel dan sulit diakses.
• Bagi pengguna seluler yang sudah akrab dengan internet seluler, hambatan utama untuk adopsi masih keterjangkauan (terutama handset), literasi dan keterampilan digital, serta masalah keselamatan dan keamanan.
• Sebagian besar pria dan wanita yang menggunakan internet seluler percaya bahwa internet memiliki dampak positif secara keseluruhan pada kehidupan mereka dan menggunakannya setiap hari dengan sedikit perbedaan antara wanita dan pria.
• Kepemilikan seluler dan penggunaan Internet seluler menawarkan manfaat yang signifikan bagi perempuan dan keluarga mereka, serta ekonomi dan bisnis.

“Ponsel adalah sumber utama dan sering kali satu-satunya sumber akses internet di LMICs, terutama di masyarakat pedesaan, jadi sangat mengkhawatirkan melihat inklusi digital perempuan lambat selama dua tahun berturut-turut” kata Mats Granryd, Direktur Jenderal GSMA. “Kerjasama yang lebih besar diperlukan di antara semua pemangku kepentingan dalam komunitas digital, mulai dari pemerintah hingga operator, LSM hingga perusahaan internet, untuk memastikan lebih banyak perempuan mengakses dan menggunakan internet seluler dan pada akhirnya perempuan tidak ketinggalan dalam dunia yang semakin digital.

Pada tahun 2016, GSMA meluncurkan GSMA Connected Women Pledge untuk membantu operator seluler mengurangi kesenjangan gender dalam basis pelanggan layanan internet seluler atau uang seluler mereka. Sejak awal, lebih dari 40 operator seluler di LMICs telah membuat komitmen formal untuk mengurangi kesenjangan gender, secara kolektif menjangkau lebih dari 65 juta perempuan tambahan dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang signifikan bagi perempuan yang kurang beruntung, komunitas dan ekonomi mereka.

Operator jaringan seluler (MNO) telah mampu menjembatani kesenjangan gender seluler dengan mengambil langkah-langkah terarah dan terinformasi untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan hambatan yang mereka hadapi dalam adopsi dan penggunaan internet seluler. Tetapi untuk sepenuhnya mengatasi masalah dan mencapai kemajuan yang berarti, diperlukan lebih banyak fokus dan tindakan yang ditargetkan dari semua pemangku kepentingan, termasuk MNO, perusahaan Internet, pembuat kebijakan dan regulator, dan komunitas pengembangan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesenjangan gender seluler di LMICs, unduh ini Laporan Kesenjangan Gender Seluler GSMA 2023.

[1] Laporan tersebut didasarkan pada analisis survei tatap muka yang dilakukan oleh GSMA di Mesir, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, Bangladesh, India, india, Pakistan, Guatemala, dan Meksiko.

JAKARTA (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersiap menanam sekitar 52 ribu pohon di trotoar KKT Kariangau-Simpang (Sp) Tempadung, Kalimantan Timur, yang menghubungkan jalan tol seksi 3B Nusantara di ibu kota baru (IKN). .

Saat meninjau progres pembangunan jalan tol IKN Seksi 3B, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis mengatakan, jalan tol akan dipercantik dan dikelompokkan sesuai jenis vegetasi. Ini hari Rabu di sini.

Madagascar almond, blackboard tree, duna, banyan tree dan monkey pod tree siap ditanam. Hadimuljono mengatakan cocok untuk koridor jalan tol.

Selama pembangunan plaza tol IKN Seksi 3B, akan dibangun 12 tenda pembibitan di atas lahan seluas 2,3 hektar.

Ia mengatakan, jumlah pohon yang ditanam di sepanjang koridor jalan pendekat IKN akan terus bertambah hingga mencapai ratusan ribu pohon. Saat ini, banyak dari total 89 spesies tanaman telah beradaptasi dengan kondisi setempat.

Areal persemaian disuplai air dengan kapasitas maksimal lima ribu liter per hari dari sungai Rawa Buaya. Areal persemaian dikelola oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang beranggotakan 30 orang.

Ia menjelaskan, pembangunan Tol IKN Seksi 3B sepanjang 7,3 kilometer ini merupakan kelanjutan dari 3A Karang Dzong-KKD Kariangao seksi 3A sepanjang 13,4 kilometer.

Jalan tol akan berlanjut menuju seksi 6,67 km sebagai 5A Sp. Jembatan Pulau Tempadung-Balang dan diperkirakan selesai pada 2024, ungkap Hadimuljono.

Dia mengatakan, pembangunan jalan tol IKN yang nantinya akan dihubungkan dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dilakukan untuk mempercepat konektivitas ke Kantor Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

“Kemudian dengan adanya tol IKN, waktu tempuh ke KIPP kurang lebih 30-40 menit. Sekarang dua jam lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penegakan Jalan Nasional (PPJN) Kaltim Raisa Chetiyawan mengatakan, saat ini progres konstruksi jalan tol sudah mencapai 22,24 persen.

“Pekerjaan ini ditargetkan selesai oleh PT Wika, PT PP, dan PT Jaya Konstruksi (KSO) pada Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp1,9 triliun,” kata Chetiawan.

Berita terkait: Menteri PUPR ajak pengusaha Singapura berinvestasi modal baru
Berita Terkait: Presiden Umumkan Logo Baru Kota Nusantara

Diterjemahkan oleh: Indira Areef B, Resinda S
Pengarang : Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023