JAKARTA (Antara) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri kabinetnya pada Senin membahas kebijakan visa emas, yang menggariskan kependudukan dan kewarganegaraan melalui program investasi.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik lebih banyak talenta di sektor digital, medis, riset dan teknologi, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaka Uno.

“Kami harapkan (kebijakan) itu tidak hanya meningkatkan investasi tapi juga lapangan kerja,” kata Uno usai pertemuan.

Menurut situs Sekretariat Kabinet di setkab.go.id, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan Golden Visa sebagai tempat tinggal dengan skema investasi dan kewarganegaraan dengan skema investasi, sering disebut sebagai Paspor Emas.

Suatu negara yang mengadopsi kebijakan mengizinkan warga negara asing atau kewarganegaraan setelah berinvestasi atau membayar jumlah tertentu.

Pemegang visa emas berhak atas manfaat khusus tertentu yang tidak dinikmati oleh pemegang visa biasa, seperti prosedur dan persyaratan yang lebih baik untuk penerbitan visa, dokumentasi imigrasi yang efisien, pendaftaran ganda, izin tinggal jangka panjang dan hak untuk memiliki properti di Indonesia. Ini juga bertindak sebagai jalur cepat untuk aplikasi kewarganegaraan.

Kebijakan Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing di berbagai sektor.

Menteri Uno mengatakan, kebijakan golden visa akan diberlakukan segera setelah tingginya permintaan talenta di ekonomi digital.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan membantu mempertahankan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut UNO, Golden Visa berlaku selama lima hingga sepuluh tahun. Golden Visa diharapkan menjadi game changer dan membawa angin segar bagi negara dengan menarik lebih banyak audiens digital nomaden atau pengusaha digital yang berinvestasi di Indonesia.

“Jadi, semuanya akan mempersiapkannya dan akan segera diumumkan oleh pemerintah,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah akan memastikan dasar hukum dari kebijakan ini. Perundang-undangan terkait dan turunannya akan diberitahukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berita terkait: Imigrasi untuk menilai penerbitan visa investor
Berita terkait: Dubes RI dorong kunjungan bebas visa ke Korea Selatan

Diterjemahkan oleh: Ranga Pandu AJ, Mekka Yumna
Pengarang: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2023

Pengamatan langit malam baru bisa dimulai setelah pukul 23.00, katanya, saat langit cerah. Meski begitu, para ilmuwan hanya dapat mengamati bintang dengan sudut lebih besar dari 30 derajat dari cakrawala. Jika ada teleskop yang mengarah ke bawah, benda langit tersebut sepenuhnya diterangi oleh cahaya sekitar dari kota Bandung terdekat dan kawasan resor sekitarnya.

Situasinya tampaknya semakin buruk.

Dalam makalahnya tahun 2018, Hendra Agus Prastio, mahasiswa S2 di Institut Teknologi Bandung, mengidentifikasi 195 km persegi, atau 15,5 persen dari total luas, pada tahun 2017 dalam radius 20 km dari laboratorium Bossa.

Berdasarkan citra satelit yang diambil antara 2013 dan 2017, tulis Prestheo, daerah yang paling tercemar meningkat dengan laju 13,7 kilometer persegi per tahun.

Wilayah dengan polusi cahaya tinggi adalah wilayah di mana langit terang benderang dan bintang-bintang redup atau sama sekali tidak terlihat.

Peningkatan polusi cahaya yang terus-menerus ini mengkhawatirkan Direktur Bosscha, Mdm Premati.

“Observatorium di Tokyo dan Paris sekarang menjadi museum, tidak menjalankan fungsinya,” katanya, seraya menambahkan bahwa komunitas ilmiah di Indonesia melakukan segala cara untuk mencegah Bosha mengalami nasib yang sama.

Kontribusi yang signifikan untuk bidang astronomi

Ketika Bosscha dibangun pada tahun 1920-an, situs tersebut adalah sebuah observatorium. Itu terletak di atas bukit 1.300 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan 360 derajat yang hampir tanpa gangguan di sekitarnya.

Bosscha memiliki keunggulan berbeda dibandingkan observatorium lain yang lebih maju: kedekatannya dengan garis khatulistiwa memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati belahan bumi utara dan selatan secara bersamaan.

Fasilitas berusia seabad ini terletak di 6,8 derajat lintang selatan, lebih dekat ke ekuator daripada observatorium Mauna Kea Hawaii (19,8 derajat utara) atau observatorium Las Campanas Chili (29 derajat selatan), keduanya memiliki teleskop terbesar. Dan peralatan tercanggih di dunia.

JAKARTA (Antara) – Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Ristek Nizam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek mengatakan dalam diskusi panel pada Jumat bahwa wajib pajak yang rajin akan membantu berinvestasi di sektor pendidikan.

Menurut Nizam, kesadaran membayar pajak di Indonesia masih rendah.

Dia mencontohkan, meski negara dengan pendidikan berkualitas seperti Skandinavia dikenakan pajak 65 persen dan orang kaya 75 persen, semua orang bersedia membayar.

“Kalau ini sudah terlanjur, pelayanan sosial menjadi tanggung jawab penuh pemerintah,” katanya.

Ia mencatat, Indonesia belum bisa memberikan akses pendidikan tinggi secara universal dan hanya bisa memberikan akses pendidikan dasar atau tingkat barang universal karena merupakan pondasi utama sebuah negara.

“Kalau warganya buta huruf, negara akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, hak atas pendidikan dasar harus dipenuhi. Namun di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di bidang pendidikan ini masih rendah,” tegasnya.

Sedangkan negara maju mampu membiayai warganya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena mereka tahu insinyur lebih berguna bagi masyarakat ketimbang lulusan SMA, ujarnya.

Orang Indonesia saat ini membayar pajak 12-13 persen, dibandingkan dengan rata-rata 15 persen. Oleh karena itu, kesadaran pajak sangat penting untuk berinvestasi dalam pendidikan.

“Anggaran pendidikan tinggi kita hanya cukup untuk satu universitas di Singapura, misalnya anggaran satu universitas di AS bisa mendanai semua universitas yang ada,” tandasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa profil ketenagakerjaan di Indonesia masih timpang.

Hanya 11 persen dari 146 juta pekerja adalah lulusan universitas. Sementara itu, jelasnya, 89 persen sisanya merupakan lulusan SD hingga SMA.

Ia juga menilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia untuk mencegah seringnya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, Kementerian memberikan bantuan untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.

“Menurut data hari ini, kita memiliki satu juta mahasiswa, lebih dari 10 persen di antaranya sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP),” ujarnya.

Berita terkait: Menkes jamin transparansi penilaian perguruan tinggi
BERITA TERKAIT: VP ajak masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi Amin percaya
Berita terkait: Pemetaan penting untuk memenuhi kebutuhan guru berbakat: Kementerian

Diterjemahkan oleh: Lindang BB, Fathli Ruhman
Editor: Aziz Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2023