Yogakarta, 29 Maret 2022 –
Rangkaian acara1St. Pertemuan Kelompok Kerja Kesehatan (HWG) G20 di Yogyakarta berakhir pada Selasa (29 Maret).
Selaku Ketua HWG Kemenkes langsung memimpin proses pembahasan sinkronisasi standar protokol kesehatan global.
Maxi Rein Rondonuwu, Presiden HWG 1 dan Direktur Jenderal Imunisasi dan Pengendalian, mengatakan negara-negara anggota G20 telah merespons positif dan mendukung inisiatif Indonesia untuk menyinkronkan standar protokol kesehatan dan memastikan bahwa sertifikat vaksinasi COVID-19 digital diakui oleh semua negara di dunia. .
“Secara umum, semua negara anggota G20 mendukung isu kepatuhan standar protokol kesehatan global,” kata Maxi.
Pada tahun 2021, para pemimpin G20 akan mengadopsi pedoman protokol kesehatan seperti sertifikat vaksinasi dan sistem informasi kesehatan digital. Namun, situasi epidemi yang selalu berubah tidak menghasilkan regulasi protokol kesehatan yang seragam.
Pembatasan yang berbeda berlaku untuk setiap negara tergantung pada situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Perbedaan standar dan batasan dalam sistem untuk dokumen uji tukar dan sertifikasi vaksinasi telah menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam perjalanan internasional, yang mengakibatkan peningkatan biaya.
Inisiasi Standarisasi Etika Kesehatan Global dalam 1St. HWG G20 diharapkan menjadi pendorong penataan protokol kesehatan global yang seimbang untuk memfasilitasi perjalanan lintas batas.
Pada saat yang sama, Kementerian Kesehatan juga mulai menyeimbangkan sertifikat vaksinasi Covit-19 digital dengan verifikasi global.
Universal Verifier adalah portal khusus yang didirikan oleh Kementerian Kesehatan yang dapat membaca data sertifikasi vaksinasi dari negara lain. Verifikasi global ini dirancang untuk memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehingga negara lain tidak perlu mengubah sistem dan kode QR yang sedang digunakan. Ini adalah sistem berbasis web yang memungkinkannya bekerja di semua perangkat.
Sistem ini telah digunakan di kawasan ASEAN dan diujicobakan di 20 negara anggota G20. Sebanyak 19 negara telah menyetujui dan bergabung dalam Portal Verifikasi Global, sedangkan 1 negara lainnya masih menunggu proses teknis.
“Portal verifikasi kami dikembangkan sebelum acara G20 dan digunakan di kawasan ASEAN. Kami akan menguji keberhasilan praktik seperti itu di G20, ”katanya.
Implementasi sinkronisasi protokol kesehatan akan dimulai dari negara-negara anggota G20 dan secara bertahap diperluas ke negara-negara lain. Meskipun standarisasi etika kesehatan berlaku secara universal, setiap negara diberikan lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan apakah kebutuhan harus dipenuhi. Selama ada prosedur yang jelas, negara bebas menggunakan peraturan protokol kesehatan di negaranya.
Maxi mengungkapkan secara keseluruhan pertemuan HWG 1 berjalan lancar. Namun, ada sejumlah isu dalam persepsi umum para pemimpin G20, antara lain perlindungan dan privasi data vaksinasi antar negara, potensi infrastruktur teknologi di negara-negara menengah ke bawah, dan pengakuan aplikasi kesehatan digital.
Beberapa kesepakatan yang dicapai di HWG 1 rencananya akan dibahas secara detail di Technical Working Group G20 April mendatang.