JAKARTA (Antara) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan sektor energi dengan menargetkan pengurangan bersih sebesar 140 juta ton karbon dioksida pada tahun 2030.

Dirjen pengendalian perubahan iklim kementerian, Lakshmi Devanti, mengatakan emisi dari sektor energi diperkirakan akan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Indonesia secara konsumsi energi per kapita masih jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa.

“Kalau kebutuhan energi sudah terpenuhi, maka bisa dipenuhi melalui kehutanan,” ujarnya.

Upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sudah mengikuti jalur yang digariskan dalam Pengendalian Perubahan Iklim, terutama dari sektor kehutanan, kata Devanti.

Kementerian berencana untuk mengimplementasikan kebijakan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

FOLU Net Sink adalah kondisi di mana tingkat penyerapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 melebihi offset atau produksi emisi.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk mencapai pengurangan bersih sebesar 140 juta ton setara karbon dioksida dalam emisi gas rumah kaca.

Kebijakan pengurangan emisi karbon melalui program FOLU Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama: pencegahan deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, dan peningkatan penyerapan karbon.

Jika sektor energi masih menyumbang emisi di masa depan, sektor kehutanan sudah bisa mengurangi emisi untuk mencapai keseimbangan antara berbagai sektor di Indonesia, kata Devanti.

“Ini yang kita butuhkan untuk mempertahankan pertumbuhan, dan kita berharap pertumbuhan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Berita terkait: Indonesia meningkatkan dekarbonisasi untuk memenuhi target NZE 2060
Berita terkait: Menteri mendesak pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi

Diterjemahkan oleh: Sugiharto B, Fathli Ruhman
Pengarang: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2023

Think tank mengatakan Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia telah mengambil alih China sebagai sumber pembiayaan pembangunan nomor satu.

Beijing telah melepaskan posisinya sebagai sumber pendanaan terbesar di kawasan itu karena mengalihkan bantuan pembangunan ke Asia Tenggara, menurut sebuah laporan oleh lembaga pemikir Australia.

China adalah sumber bantuan pembangunan terbesar di Asia Tenggara antara 2015 dan 2019, tetapi diambil alih oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia selama pandemi COVID-19, kata Lowy Institute dalam laporan yang dirilis pada Minggu.

Kontribusi China ke wilayah tersebut turun dari $7,6 miliar pada tahun 2015 menjadi $3,9 miliar pada tahun 2021, menurut perusahaan Lowy yang berbasis di Sydney.

Secara total, China akan menyumbang $37,9 miliar – hampir 20 persen dari total pembiayaan kawasan – antara tahun 2015 dan 2021, setara dengan rata-rata $5,53 miliar per tahun.

Asia Tenggara secara keseluruhan menerima total $200 miliar dari pemegang saham.

Pembiayaan China, sebagian besar terdiri dari pinjaman, mendukung proyek infrastruktur besar di seluruh kawasan, termasuk proyek kereta api berkecepatan tinggi di Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

“Tren China yang paling mencolok [official development finance, ODF] “Penurunan kepentingan relatif China sebagai mitra di Asia Tenggara antara 2015 dan 2021,” kata Lowy Institute dalam laporan tersebut, memprediksi bahwa “efek pandemi yang masih ada” akan terus mengganggu pembiayaan pembangunan Beijing.

“Pada 2015, China menyumbang 24 persen ODF kawasan. Pada 2021, turun menjadi 14 persen.

Di tempat China, negara-negara lain dan sekutu, termasuk Amerika Serikat, Australia dan Jepang, meningkatkan bantuan saat mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh dengan Beijing, kata Roland Raja, seorang ekonom terkemuka di Lowy Institute.

“Ketegangan geostrategis yang semakin intensif antara China dan pemerintah Barat telah menyebabkan fokus yang lebih besar dalam menggunakan pembiayaan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, sebagai sarana bersaing untuk mendapatkan pengaruh,” kata Raja.

“Ini memerlukan pemahaman tentang skala dan kontur [ODF] Di Asia Tenggara, hal ini sangat penting bagi pemerintah di kawasan dan mitra pembangunan mereka.”

Mitra baru juga telah ditingkatkan di kawasan ini, termasuk Islamic Development Bank yang berbasis di Arab Saudi – yang terutama meminjamkan sekitar $225 juta per tahun ke Indonesia – dan India, yang memfokuskan sekitar $70 juta per tahun dalam bentuk hibah ke negara-negara tetangga. Myanmar.

Sebagian besar pendanaan pembangunan di kawasan itu – 80 persen – tetap berasal dari mitra tradisional seperti bank pembangunan, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Australia, kata laporan itu.

Setelah Cina, Jepang adalah penyedia dana pembangunan non-institusional terbesar, yang mengucurkan $28,2 miliar.

Korea Selatan menyumbang $20,4 miliar, sementara Jerman, AS, Australia, dan Prancis berkontribusi antara $5,34 miliar dan $8,5 miliar.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengeluaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan jumlah dana yang disediakan.

Antara tahun 2015 dan 2021, hanya $200 miliar yang dibelanjakan pada periode tersebut, dibandingkan dengan $298 miliar yang diberikan kepada wilayah tersebut untuk lebih dari 100,00 proyek.

Ringkasan

Indonesia disebut telah memanipulasi pembelian pesawat dari Prancis ke Iran. Informasi ini pertama kali dipublikasikan oleh penulis Iran Babak Taghwe melalui akun Twitter miliknya. @BabakTaghvaee1.

Tagwe mengatakan penyelidikannya mengungkapkan keterlibatan pejabat Indonesia dan Mali dalam membantu Iran menghindari sanksi AS, dengan dua Airbus A340-212 diterbangkan ke Iran pada 23 Mei.

“Otoritas Indonesia dan Mali terlibat dalam membantu Iran untuk menghindari sanksi AS dan mengirimkan pesawat ke Iran,” kata Tagwe pada hari Kamis.

Media sosial pun heboh dengan foto sebuah pesawat Airbus 340-200 yang terparkir di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalenga.

Nuril Huda, Executive General Manager Bandara Internasional Jawa Barat, mengakui pesawat asing sudah di-grounded di sana sejak April 2022.

Menurut Huda, pesawat tersebut awalnya menunggu jadwal perawatan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia yang daftar tunggunya panjang.

Namun, Huda menepis tudingan bahwa Bandara Kertajati telah menjadi staging area untuk penerbangan tujuan Iran. “Pesawat telah mematuhi semua prosedur hukum untuk mendarat dan berangkat dari Indonesia.”