Pengamatan langit malam baru bisa dimulai setelah pukul 23.00, katanya, saat langit cerah. Meski begitu, para ilmuwan hanya dapat mengamati bintang dengan sudut lebih besar dari 30 derajat dari cakrawala. Jika ada teleskop yang mengarah ke bawah, benda langit tersebut sepenuhnya diterangi oleh cahaya sekitar dari kota Bandung terdekat dan kawasan resor sekitarnya.

Situasinya tampaknya semakin buruk.

Dalam makalahnya tahun 2018, Hendra Agus Prastio, mahasiswa S2 di Institut Teknologi Bandung, mengidentifikasi 195 km persegi, atau 15,5 persen dari total luas, pada tahun 2017 dalam radius 20 km dari laboratorium Bossa.

Berdasarkan citra satelit yang diambil antara 2013 dan 2017, tulis Prestheo, daerah yang paling tercemar meningkat dengan laju 13,7 kilometer persegi per tahun.

Wilayah dengan polusi cahaya tinggi adalah wilayah di mana langit terang benderang dan bintang-bintang redup atau sama sekali tidak terlihat.

Peningkatan polusi cahaya yang terus-menerus ini mengkhawatirkan Direktur Bosscha, Mdm Premati.

“Observatorium di Tokyo dan Paris sekarang menjadi museum, tidak menjalankan fungsinya,” katanya, seraya menambahkan bahwa komunitas ilmiah di Indonesia melakukan segala cara untuk mencegah Bosha mengalami nasib yang sama.

Kontribusi yang signifikan untuk bidang astronomi

Ketika Bosscha dibangun pada tahun 1920-an, situs tersebut adalah sebuah observatorium. Itu terletak di atas bukit 1.300 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan 360 derajat yang hampir tanpa gangguan di sekitarnya.

Bosscha memiliki keunggulan berbeda dibandingkan observatorium lain yang lebih maju: kedekatannya dengan garis khatulistiwa memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati belahan bumi utara dan selatan secara bersamaan.

Fasilitas berusia seabad ini terletak di 6,8 derajat lintang selatan, lebih dekat ke ekuator daripada observatorium Mauna Kea Hawaii (19,8 derajat utara) atau observatorium Las Campanas Chili (29 derajat selatan), keduanya memiliki teleskop terbesar. Dan peralatan tercanggih di dunia.

JAKARTA (Antara) – Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Ristek Nizam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek mengatakan dalam diskusi panel pada Jumat bahwa wajib pajak yang rajin akan membantu berinvestasi di sektor pendidikan.

Menurut Nizam, kesadaran membayar pajak di Indonesia masih rendah.

Dia mencontohkan, meski negara dengan pendidikan berkualitas seperti Skandinavia dikenakan pajak 65 persen dan orang kaya 75 persen, semua orang bersedia membayar.

“Kalau ini sudah terlanjur, pelayanan sosial menjadi tanggung jawab penuh pemerintah,” katanya.

Ia mencatat, Indonesia belum bisa memberikan akses pendidikan tinggi secara universal dan hanya bisa memberikan akses pendidikan dasar atau tingkat barang universal karena merupakan pondasi utama sebuah negara.

“Kalau warganya buta huruf, negara akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, hak atas pendidikan dasar harus dipenuhi. Namun di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di bidang pendidikan ini masih rendah,” tegasnya.

Sedangkan negara maju mampu membiayai warganya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena mereka tahu insinyur lebih berguna bagi masyarakat ketimbang lulusan SMA, ujarnya.

Orang Indonesia saat ini membayar pajak 12-13 persen, dibandingkan dengan rata-rata 15 persen. Oleh karena itu, kesadaran pajak sangat penting untuk berinvestasi dalam pendidikan.

“Anggaran pendidikan tinggi kita hanya cukup untuk satu universitas di Singapura, misalnya anggaran satu universitas di AS bisa mendanai semua universitas yang ada,” tandasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa profil ketenagakerjaan di Indonesia masih timpang.

Hanya 11 persen dari 146 juta pekerja adalah lulusan universitas. Sementara itu, jelasnya, 89 persen sisanya merupakan lulusan SD hingga SMA.

Ia juga menilai penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia untuk mencegah seringnya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, Kementerian memberikan bantuan untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.

“Menurut data hari ini, kita memiliki satu juta mahasiswa, lebih dari 10 persen di antaranya sudah mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi (KIP),” ujarnya.

Berita terkait: Menkes jamin transparansi penilaian perguruan tinggi
BERITA TERKAIT: VP ajak masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi Amin percaya
Berita terkait: Pemetaan penting untuk memenuhi kebutuhan guru berbakat: Kementerian

Diterjemahkan oleh: Lindang BB, Fathli Ruhman
Editor: Aziz Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2023

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah membuat penghargaan terbesar yang pernah ada untuk program dana talangan tunai.

Jurnal Wall StreetRekor penghargaan whistleblower SEC senilai $279 juta terkait dengan kasus suap terhadap raksasa telekomunikasi Swedia Ericsson, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pada Desember 2019, DoJ AS mengonfirmasi bahwa Ericsson telah setuju untuk membayar lebih dari $1 miliar untuk menyelesaikan penyelidikan atas dugaan penyuapan pejabat publik di beberapa negara.

Investigasi suap

Saat itu, Ericsson “mengakui kampanye korupsi selama bertahun-tahun di lima negara untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya pada bisnis telekomunikasi,” kata perusahaan AS itu saat itu.

DoJ mengatakan pada saat itu bahwa praktik korupsi Ericsson berlangsung setidaknya dari tahun 2000 hingga 2016 di negara-negara termasuk Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, dan Kuwait.

Penyelesaian tersebut, yang diyakini sebagai yang tertinggi di bawah Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS (FCPA), membayar denda pidana sebesar $520 juta kepada Departemen Kehakiman dan $540 juta kepada Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC).

Sebagai hasil dari penyelesaian tahun 2019, perusahaan menandatangani Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan (DPA) dengan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.

Tapi itu bukan satu-satunya penyensoran formal untuk Erickson.

Pada Februari 2022, penyelidikan Erickson sendiri pada 2019 menemukan pembayaran kepada kelompok militan Negara Islam di Irak.

Pada Juni 2022, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) kemudian membuka penyelidikan atas perilaku Ericsson di Irak pada 2019.

Erickson Sebuah resolusi tercapai dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ) tentang pelanggaran nonkriminal terhadap Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan (DPA) 2019.

Ericsson setuju untuk membayar denda $207 juta dan mengaku bersalah karena melanggar ketentuan anti-penyuapan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing.

Pembayaran Whistleblower

Rekor penghargaan whistleblower SEC senilai $279 juta terkait dengan penyelesaian $1,1 miliar yang dicapai perusahaan Swedia dengan otoritas A.S. pada tahun 2019, Wall Street Journal sekarang melaporkan.

Menurut WSJ, SEC tidak menyebutkan tindakan penegakan yang mendasari putusan tersebut dan tidak mengidentifikasi keterangan rahasia, mematuhi aturan perlindungan pelapor yang mencegah regulator untuk mengungkapkan informasi ini kepada publik.

Di bawah aturan SEC, pelapor dapat menerima penghargaan mulai dari 10 hingga 30 persen dari denda yang dikumpulkan dalam tindakan penegakan sipil SEC dan tindakan yang diterima dari lembaga penegak hukum lainnya.

Seorang juru bicara SEC menolak berkomentar, WSJ melaporkan.

Seorang juru bicara Erickson juga menolak berkomentar.

Dilaporkan juga bahwa kedua individu tersebut secara terpisah mengajukan penghargaan whistleblower dari SEC, tetapi permintaan mereka ditolak.

Penghargaan whistleblower senilai $279 juta melampaui rekor sebelumnya, penghargaan whistleblower senilai $114 juta diberikan kepada individu oleh SEC pada Oktober 2020.

Sanksi keuangan terhadap Erickson adalah yang tertinggi yang pernah dijatuhkan oleh pemerintah AS atas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi Asing.